Untukmelaksanakan pungutan desa secara legal, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membahas, menyepakati, dan menetapkan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa. Apa yang dimaksud dengan Perdes tentang Pungutan Desa? Perdes Pungutan Desa adalah peraturan desa yang mengatur jenis dan ketentuan besaran biaya pungutan desa. Perdes ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pungutan desa. Jika anda akan membuat peraturan desa atau Perdes tentang pungutan desa PeraturanKementerian Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016. Close. FILE-FILE PERATURAN Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.pdf. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D); 12. PERDESBINANGUN NO. 12 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. a. b. bahwa Aset Desa wajib dikelola secara tertib dan transparan serta bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa; bahwa sesuai dengan pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Contohperdes 2 3. by Robby Sandra. Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 8. BAB VIII JENIS ASET DESA Pasal 10 (1) Kekayaan Desa meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak .

contoh perdes tentang aset desa